Pendidikan

Untuk Kebaikan Semua Ujian Nasional 2020 SD-SMA Resmi Dibatalkan Pakar Pendidikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membatalkan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2020, Selasa (24/3/2020). Pembatalan UN 2020 di jenjang SD hingga SMP diambil untuk mencegah penyebaran covid 19 atau virus corona. Keputusan tersebut pun mendapat dukungan dari kalangan pakar pendidikan.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Harun, Joko Prayitno, mengungkapkan pembatalan UN berdimensi untuk kebaikan semua dan sesama. Menurut Harun, pembatalan UN 2020 lebih pada alasan kemanusiaan. "Memanusiakan manusia (peserta didik) dalam konteks pendemi global," ungkap Harun.

Harun menilai, proses pembelajaran yang telah dilalui peserta didik harus dilihat secara utuh. "Karena pembatalan UN tidak menjadi satu satunya penentuan kelulusan dan atau kenaikan ke jenjang pendidikan berikutnya, maka assesment sebagai representasi rapor UN tersebut perlu mempertimbangkan proses dan ketercapaian pembelajaran secara utuh dan holistik yang telah dicapai oleh peserta didik," jelas Harun. Harun juga mengungkapkan pentingnya penilaian dengan mempertimbangkan keseluruhan proses yang selama ini dicapai peserta didik.

"Hal demikian penting untuk menjaga mutu dan proses pendidikan, sebab UN lebih bersifat sesaat sementara assesment holistik lebih bisa merepresantikan ketercapaian yang holistik dan autentik." "Istilahnya, penilaian proses lebih bermakna daripada penilaian sesaat dalam proses penddidikan peserta didik menuju manusia dewasa, mandiri, dan berkarakter kuat," ungkap Harun. Sebelumnya dilansir , Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung pemerintah membatalkan UN tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran covid 19 atau virus corona.

Namun FSGI meminta jangan sampai kebijakan pengganti UN 2020 justru merepotkan bagi para siswa, guru, maupun orangtua. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim. “Catatannya adalah jangan sampai UN 2020 ditiadakan, tetapi pemerintah tetap membuat penilaian Ujian Sekolah Online (Daring) misalnya saja. Semoga ini tidak terjadi. Sama saja akan mempersulit siswa, guru, dan orang tua,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Menurut Satriawan, jika UN 2020 diganti ujian secara online, hal tersebut dinilai menambah berat dan menyulitkan. “(Menyulitkan) dari aspek persiapan teknis, kesiapan SDM, guru dan tenaga teknis lain, kesiapan infrastruktur, mengingat Indonesia sangat luas dengan geografis yang unik." "Apalagi di tengah kondisi bencana nasional seperti sekarang,” tuturnya.

Lebih lanjut Satriwan mengungkapkan, anggaran UN dapat dialokasikan untuk penanganan wabah covid 19. “Kita tahu anggaran pelaksanaan UNBK selama ini masih cukup besar, ratusan miliar. Dengan ditiadakannya UN 2020, alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk membantu penanganan penyebaran Covid 19,” ucap dia. Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta petunjuk teknis pengganti UN segera dikeluarkan.

"Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait pembatalan UN ini. Saya harap Kemendikbud segera menerbitkan juknis agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut di masyarakat," kata Hetifah dilansir , Selasa (24/3/2020). Hetifah menilai, ada berbagai macam cara untuk mengevaluasi dan menentukan kelulusan siswa selain melalui metode ujian nasional. Misalnya ujian tertulis secara daring, proyek akhir tahun, hingga nilai rapor sebelumnya.

"Hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing masing sekolah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan siswanya," ucapnya. Pemerintah pun diminta terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Hal tersebut agar dalam proses penilaian terhadap kelulusan siswa dapat berjalan dengan baik dan adil.

Sebelumnya diketahui, Jokowi memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020. Keputusan tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020). "Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid 19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat."

"Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid 19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha," ujar Fadjroel Rachman. Fadjroel mengungkapkan peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau covid 19. Sementara itu UN ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat madrasah aliyah (MA), sekolah menengah pertama (SMP), atau setingkat madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah dasar (SD) atau setingkat madrasah ibtidaiyah (MI).

Jokowi sebelumnya menegaskan keselamatan siswa menjadi pertimbangan. Catatan Jokowi, ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN 2020 dari 106.000 sekolah di seluruh tanah air.

Miliki Spesifikasi RAM 6GB & Layar Infinity U 5 Juta di Indonesia Harga Samsung Galaxy M31 Rp 3

Previous article

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem 25-26 Maret 2020 Kalimantan & Papua Hujan Lebat & Petir BMKG

Next article
Nurofia F
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *