Nasional

KPU Berharap Larangan Mantan Narapidana Korupsi Maju Pilkada Diatur Dalam Undang-Undang

KPU RI terus berupaya agar usulan larangan mantan narapidana korupsi maju Pilkada 2020 bisa diterima DPR RI. KPU berharap DPR merevisi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. "Kami tentu berharap ada revisi terhadap Undang Undang," ucap Ketua KPU RI Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Arief Budiman berharap usulan pihaknya bisa dituangkan dalam peraturan yang lebih mengikat seperti Undang Undang. Sebab, jika hanya diatur lewat PKPU, larangan mantan narapidana korupsi maju Pilkada rentan digugat. Alasannya, Mahkamah Agung (MA) sempat membatalkan frasa yang melarang mantan narapidana korupsi maju Pilkada pada 2018 lalu.

MA berpendapat karena aturan itu tidak ada dalam UU Pemilu. Sehingga, opsi memasukkan frasa tersebut ke dalam Undang Undang sudah dianggap tepat. "Saya berharap kalau Undang Undang itu direvisi, bisa diselesaikan tahun ini atau setidaknya awal tahun. Karena bulan Mei atau Juni sudah mulai proses pencalonan," ungkap dia.

"Problemnya undang undang ini mau direvisi enggak? Kalau mau direvisi, tentu KPU sangat senang karena KPU akan mendorong ini masuk di dalam undang undang pemilihan kepala daerah," imbuh dia. Ia pun berharap jika aturan tersebut tak berujung dimasukkan dalam Undang Undang, elemen masyarakat lainnya bisa mendukung dengan tidak melakukan Judicial Review terhadap PKPU tersebut. "Kecuali ada yang merasa bahwa ini enggak boleh diatur, maka dia akan melakukan judicial review," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo meminta KPU tidak membuat aturan aturan yang dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) menjadi multitafsir. Menurutnya, jika isi PKPU adalah bentuk penafsiran dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka setiap ayat atau pasal yang termaktub di dalamnya, diharapkan tak punya makna ganda. "Kalau tujuannya adalah menafsirkan maka pasal atau ayat di dalam PKPU harus clear, harus jelas agar tidak menimbulkan multitafsir," ucap Johan Budi Sapto Pribowo dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Johan Budi Sapto Pribowo membeberkan beberapa catatan multitafsir tersebut. Pertama, dalam Pasal 4 draf PKPU, ia mempertanyakan bagaimana cara mengukur orang yang setia kepada Pancasila. Serta bagaimana cara mengukur kesetiaan seseorang terhadap Republik Indonesia.

Sebab, hal ini berbeda dengan cara mengukur kesehatan dan mengidentifikasi seseorang yang terlibat narkoba. "Kalau orang sehat ada ukurannya, ada keterangan dari puskesmas. Orang tidak terlibat narkoba itu ada ukurannya, ada keterangannya," ungkap dia. "Tapi kalau orang yang setia kepada Republik Indonesia pada Pancasila, itu ukurannya apa?" imbuh Johan Budi Sapto Pribowo.

Begitu pula dengan Pasal 4 Ayat 1. Johan mengatakan, tertulis penjelasan soal terpidana karena alasan politik. Ia persoalkan siapa yang bisa mendefinisikan hal tersebut lantaran tidak dijelaskan.

Poin yang mau diangkat oleh mantan juru bicara KPK ini, yakni meminta KPU tidak membuat aturan yang tak bisa ditegakkan. Jangan pula membuat aturan multitafsir. "Karena itu perlu diperjelas, apapun aturan di PKPU harusnya mengacu pada Undang Undang yang ada," ujar dia.

"Poin saya gini, jangan bikin aturan yang kita tidak bisa menegakkan. Jangan bikin aturan yang multitafsir," pungkas Johan. Sebagai informasi, RDP pembahasan rancangan PKPU digelar Komisi II DPR RI bersama mitra kerja mereka seperti jajaran KPU RI, Bawaslu RI, dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, serta Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Sementara seluruh Komisioner KPU, seperti Arief Budiman, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Viryan Aziz, Pramono Ubaid, dan Evi Novida Ginting hadir di lokasi.

Sedangkan pihak Bawaslu RI, empat pimpinan hadir dalam RDP. Semisal Abhan, Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja. Satu Anggota Bawaslu RI, Afifuddin absen.

Berikut Tips Kesehatan ala Pedangdut Kristina Sudah Masuki umur Kepala Empat

Previous article

Terdakwa Kasus Ancaman Penggal Jokowi Didakwa Pasal Makar

Next article
Nurofia F
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *